Archive for 2016-11-27

Berawal dari sebuah kerja keras dan semangat untuk melakukan suatu perubahan, aku melakukan pekerjaan ini bukan karena terpaksa, melainkan  aku ingin agar nasib dapat berubah di kemudian hari. Karena orang tua ku bukan orang pemodal seperti sebagian orang yang ada di luar sana dan aku berasal dari keluarga yang paspasan tetapi dengan bermodalkan semangat dan tekad yg kuat, serta mimpi yang kuat membuat aku melakukan pekerjaan ini. “Pemecah Batu”, itulah kerja ku untuk sementara ini.
 
 Bagi sebagian orang seumuran aku pekerjaan ini terlihat  berat dan hanya dapat dilakukan oleh  mereka yang memiliki otot kuat dan kesabaran yang tinggi. Aku senantiasa menjalani pekerjaan memecah batu demi mewujudkan mimpi ku yang selama ini terpendam, aku harus bisa melakukannya.

Keseharian ku di isi  memecah batu yang ada di sekitar tempat tinggal ku. Memang cukup banyak batu yang ada di sekeliling tempat tinggal ku. Setiap hari akifitas yang kulalui  hanya memecah batu, demi mendulang sepeser rupiah untuk menyambung hidup ku di sini. Ya di sinilah (skendi), awalnya aku mulai lembaran hidup yang baru. Jauh dari orang tua dan sanak saudaraku serta teman-teman seangkatan semasa kecil ku dulu.

Terkadang tersirat di benak ku, apakah memang sudah takdir ku sebagai “Si Pemecah Batu”…..???. Hati kecil ku mengatakan lain, takdir sebagai seorang pemecah batu tak pantas di alamatkan kepada ku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai berpikir bagaimana aku dapat merubah keadaan ini kearah yang lebih baik lagi. Dengan hasil dari kerja sebagai “Pemecah Batu ini, aku mulai untuk menabung. Pepatah lama mengatakan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Dengan dibekali sedikit modal dan ilmu pengetahuan yang ku miliki ini, aku bertekad untuk mecoba membuka usaha baru yang bagi sebagian anak Papua sulit untuk dilakukan bagi anak Papua itu sendiri. Usaha yang akan aku rintis yakni Warung Internet (warnet).

Kisah cerita ini diambil dari kehidupan seorang sahabat yang memiliki modal semangat dan tekad yang kuat untuk mewujudkan perubahan dalam hidup.kiranya goresan kisah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terimakasih,God Bless…..!!!!!   

aku hanya memecah batu

Posted by : Warnet ChaDos-Net
Jumat, 02 Desember 2016
0 Comments
Permasalahan tanah ulayat marak terjadi di kabupaten sorong selatan. salah satu efek terbesarnya adalah sector kehutanan di teminabuan. Sering terjadinya penabangan liar disekitar tanah ulayat sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena masyarakat adat hanya melakukan penebangan tanpa konservasi. Hal ini tentunya tidak baik untuk perkembangan sector kehutanan dan lingkungan penhijauan di masa yang akan datang. Ada 2 solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama Sidang adat dalam pemilik hal wilayat, kedua agroforesty.

Sidang adat  adalah untuk mengetahui gelolaan hutan berbasis komunitas adat, kepemilikan masyarakat adat sedemikian kuatnya. Hal ini memerlukan cara ekstra dari pemerintah untuk lebih bisa membaur dengan masyarakat adat dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. posisi pemerintah lebih metral dengan masyarakat adat, dimana pemerintah lebih memposisikan sebagai penasihat dalam hal wilayat. Pemerintah tidak bisa mencegah masyarakat adat untuk melakukan penebangan liar ditanah ulayat mereka, tapi pemerintah bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat adat terkait penebangan dan konservasi. Sehingga, penebangan hutan dapat berjalan lebih teratur dan bertanggung jawab dan  juga dapat meredamkan konflik ditanah ulayat. 

Agroforesty adalah proses penanaman hasil pertanian didaerah yang baru saja dilakukan penebangan. Penanaman dilakukan agar daerah yang baru saja ditebang tidak kehilangan produktifitasnya. Dengan ditanamakan produk pertanian, maka pemilik lahan akan mendapat sumber pemasukan yang baru. Cara ini tidak mematikan konservasi hutan. Karena, disela-sela pengembangan tanaman pertanian, pohon-pohon tetap ditanamkan, dengan jarak tertentu. Sehingga, dari sisi ekologis tetap terjaga, dan dari sisi produktifitas lahan tetap terjaga.

tanah ulayat di teminabuan

Posted by : Warnet ChaDos-Net 0 Comments













BERAWAL DARI MEMECAH BATU
USAHA WARNET CHADOS NET DI RILIS
Berawal dari sebuah mimpi dan tekad yang kuat serta didorong oleh semangat yang tinggi hingga apa yang selama ini saya impikan, itu berlahan-lahan mulai terwujud. Dengan sedikit modal yang terkumpul dari hasil kerja keras yang selama ini saya lalui adalah  memecah batu, impian akan ku rilis ialah usaha warung internet (warnet). Uang  yang saya dapatkan dari berjualan batu  belahan-lahan saya mulai membeli beberapa peralatan pendukung usaha warnet .
Setelah semua peralatan yang saya butuhkan lengkap, maka saya mulai merangkai satu persatu komponen komputer yang saya belikan dan bermodal kesing rusak yang saya ambil dari tempat besi tua untuk di jadikan CPU sebagai fasilitas utama dalam usaha warnet yang selama  3 ( tiga ) tahun di impikan itu. Sebenar usaha warnet di dataran pulau papua agak tabu bagi kami orang asli papua ( OAP ), karna IPTEK yang bergerak di bidang usaha yang terhubung langsung dengan jaringan kami tidak begitu paham. Karna Jika kita ingin usaha warnet ini banyak hal yang akan menhambat proses usaha warnet ,bagaimana tidak kita akan berpikir mulai dari pengetahuan tengtan penguasaan jaringan dan merakit komputer trus lokasi  mendirikan bangunan dan pelaralatan komponen komputer lainnya . tapi semua itu tidak menjadi beban bagi kita yang  punya niat dan tujuan untuk mendirikan usaha ini ,maka apapun akan kita kerjakan untuk mendapatkan modal yang cukup dalam mendirikan sebuah usaha seperti warnet.
Pada tanggal 23 april 2016 saya berhasil membuka usaha warnet dengan bernamakan CHADOS NET di kabupaten sorong selatan, papua barat. Walau dalam proses berjalannya usaha ini banyak hal dan fasilitas yang kurang tapi saya tetap bersyukur karna telah membuktikan apa yang selama ini tertanam dalam lubuk hati. Usaha warnet ini banyak kritik yang tidak membangun dan ada kritik yang bersifak membangun tapi tak ada ujung dari sang pemberi masukan yang positif itu. Saya selalu sportif Karna yang ada dalam pemikiran bahwa usaha warnet ini belum ada orang asli papua yang terkenal ,minimal ia menjadi hebat sebagai pengusaha warnet di jakat raya ini. ada pegusaha orang asli papua sukses tapi tidak di bidang jaringan (warnet ) hal ini yang menjadi motivasi saya selama 3 tahun memecah batu untuk mendirikan usaha ini. Semoga Tuhan selalu menyertai usaha ini dengan mempermudah saya untuk mendapatkan modal dari berbagai sisi untuk mendobrak usaha warnet. 



Chados Net di kabupaten sorong selatan

Posted by : Warnet ChaDos-Net
Kamis, 01 Desember 2016
0 Comments












gambar warnet di teminabuan

Posted by : Warnet ChaDos-Net 0 Comments





gambar kabupaten sorong selatan

Posted by : Warnet ChaDos-Net 0 Comments
Ibukotakabupaten  Sorong Selatan adalah Teminabuan. Sorong Selatan dibagi atas 14 distrik, 2 diantaranya masih belum terakses lewat jalan darat. Menurut saya pembangunan ekonomi di Sorong Selatan relatif lambat jika dibandingkan dengan potensi ekonomi yang mereka punya. Permasalahan pembangunan ini yang harus dipecahkan, agar kedepannya pembangunan ekonomi Sorong Selatan dapat berjalan dengan maksimal
Permasalahan paling mendasar dari pembangunan di Papua adalah permasalahan tanah ulayat. Seperti yang kita tahu, di Papua ada 3 pihak yang paling berpengaruh, yaitu, pemerintah, gereja, dan tetua adat. Kekuatan adat di Sorong Selatan masih sedemikian kuatnya, hingga melampaui kekuatan hukum formal. Konflik tanah ulayat acap kali mewarnai pembangunan di Sorong Selatan. Pembangunan infrastruktur publik pun harus terhadang permasalahan ulayat yang berlarut-larut.

Dalam rangka pembangunan daerah tertinggal seperti papua, pemerintah pusat seringkali salah langkah. Logika proyek terlalu sering dipakai dalam pembangunan Papua. Pemerintah pusat acap kali hanya “menyumbangkan” sesuatu untuk daerah-daerah Papua, tapi setelah itu ditinggal tanpa edukasi yang jelas. Logika proyek sudah tidak akan efektif dalam pembangunan Papua, karena pada akhirnya hanya akan membuat mereka malas untuk berkembang, karena mereka sudah puas dengan disuapi terus oleh pusat. Logika proyek harus diganti dengan logika pemberdayaan. Masyarakat Papua tidak bisa hanya diberikan sesuatu, tapi harus didampingi dan diedukasi untuk menjalankan sesuatu.

Listrik
Kekurangan terbesar dari daerah Teminabuan adalah permasalahan listrik. Disini listrik hanya mengalir dari pukul 18.00-06.00. Anehnya, listrik justru mengalir padam malam hari yang notabane nya bukan jam produktif. Sehingga, ketika jam produktif, masyarakat memakai genset yang biayanya jauh lebih besar, karena tingginya harga bensin disini. Permasalahan listrik sebenarnya dapat diselesaikan dengan menginstalasi pembangkit listrik tepat guna dengan memakai energi alternatif. Ada beberapa alternatif terbaik yang bisa dipakai di Teminabuan seperti microhydro, PLTG, dan pembangkit listrik tenaga sampah

Microhydro adalah pembangkit listrik yang memakai aliran sungai untuk memutar turbinnya. Teminabuan merupakan distrik yang dialiri oleh sungai-sungai yang deras. Potensi aliran sungai ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selama ini, PLN hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel untuk menghidupkan listrik di Teminabuan. Tentunya hal ini sangat membuang biaya. Oleh sebab itu, penggunaan microhydro kami nilai lebih efisien dan berpotensi.
`          
 PLTG (pembangkit listrik tenaga gas) cukup berpotensi untuk digunakan di Sorong Selatan. Mengingat jaraknya dekat dengan LNG Tangguh, sehingga tidak akan ada permasalahan pasokan bahan baku. Selain itu, PLTG cenderung cukup murah, sekitar Rp.800 juta-Rp.1 miliar untuk pembangkit listrik yang bertenaga 1 MW.

Pembangkit listrik tenaga sampah merupakan opsi yang menarik. Dengan didirikannya pembamgkit listrik tenaga sampah, dua permasalahan akan terselesaikan sekaligus, yaitu permasalahan sampah dan listrik. Sorong Selatan belum mempunyai pengelolaan sampah yang baik, sehingga seringkali sampah menumpuk diberbagai tempat. Alangkah baiknya apabila sampah tersebut bisa diolah menjadi listrik. Masalah sampah dan listrik dapat terselesaikan sekaligus

Ketika pemerintah pusat ingin menyalurkan bantuan microhydro, PLTG, ataupun pembangkit listrik tenaga sampah, tidak sesederhana sekedar memberikan barangnya lalu pulang. Karena pada akhirnya tidak akan maksimal. Sudah pernah ada contoh sebelumnya, dimana pemerintah membagi-bagikan solar cell kepada warga sorong selatan. Pada akhirnya mereka tidak dapat merawat solar cell tersebut, bahkan ada yang menjadikannya meja makan. Pemerintah harus memberikan edukasi terlebih dahulu tentang microhydro kepada masyarakat. Dan edukasi bisa melalui komunitas-komunitas. Seperti yang tim KKN kami lakukan, sebelum memasang microhydro, kami melakukan berkali-kali audiensi dengan jamaat gereja. Sehingga mereka siap membantu untuk memasangkan dan merawat microhydro itu kedepannya. Harus diingat, bahwa di Papua yang berkuasa secara informal adalah masyarakat adat dan gereja.

Air
Teminabuan merupakan distrik air, tapi seringkali kekuarangan air. Ironi ini terjadi karena ketidakmampuan PDAM dalam mendistribusikan air dengan baik. Ternyata pipa air yang digunakan untuk distribusi air adalah pipa air peninggalan belanda. Wajar apabila banyak kekacauan dalam distribusi air bersih di Teminabuan. Seharusnya pemda setempat mampu memperbaiki hal ini, karena air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi warga. Selain perbaikan sistem distribusi air, mungkin pemda setempat perlu menggalakkan penggunaan tangki penyimpanan air, agar masyarakat memiliki persediaan air disaat kekeringan terjadi.

Jalan
Buruk, satu kata yang cukup untuk menggambarkan keadaan jalan di Teminabuan. Jalan antar distrik masih banyak yang berlubang ataupun belum diaspal. Hal ini akan menghambat distribusi barang dan jasa antar distrik. Menurut pengakuan pemda setempat, terhambatnya pembangunan jalan diakibatkan mahalnya biaya. Mereka bilang untuk membuat suatu jalan yang tidak terlalu panjang saja membutuhkan dana Rp.2 miliar. Wajar, mengingat mahalnya harga bahan baku disana, seperti semen yang bisa seharga Rp.78.000/sak.

Kesehatan
Pelayanan kesehatan di Teminabuan belum begitu maksimal. Bahkan hingga saat ini, mereka belum memiliki rumah sakit. Rumah sakit masih dalam tahap penyelesaian. Praktis, keberadaan rumah sakit akhirnya digantikan oleh puskesmas. Tapi keberadaan dokter pun masih belum cukup maksimal, puskesmas masih bergantung pada kedatangan dokter PTT. Ada dua solusi untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat didaerah terpencil seperti terminabuan. Pertama, kembali mewajibkan PTT bagi dokter umum. Sistem PTT sebenarnya efisien untuk memeratakan pelayanan kesehatan keseluruh indonesia. Tapi dengan tidak diwajibkannya PTT dan dicabut hak kepegawaian bagi dokter yang PTT, maka semakin jarang dokter yang berangkat kedaerah terpencil untuk PTT. Oleh sebab itu, PTT harus diwajibkan kembali oleh pemerintah, disisi lain, pemerintah siap memberikan insentif seimbang bagi para dokter PTT tersebut.

Solusi kedua adalah mempergunakan tenaga bantu suster. Cukup mengejutkan, ternyata banyak anak-anak SMP dan SMA Teminabuan bercita-cita sebagai suster. Suatu niat yang mulia. Oleh sebab itu, mereka perlu disokong dengan mendirikan sekolah suster yang berkualitas. Potensi suster ini harus dimaksimalkan. Mereka bisa langsung diterjunkan kedaerah pedalaman untuk mengobati penyakit-penyakit ringan, atau memberikan petolongan pertama. Dengan begitu, suster bisa ujung tombak dalam pelayanan kesehatan didaerah terpencil.

Pendidikan
Pendidikan Teminabuan kurang begitu bagus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya tenaga guru diteminabuan. Banyak guru yang masih tinggal di Kabupaten Sorong, padahal waktu tempuh Sorong-Teminabuan adalah 6 jam jalan darat. Seringkali jam pelajaran kosong, sehingga para siswa berhamburan keluar kelas dengan seenaknya.
Solusi dari permasalahan pendidikan tidak serta merta menambah jumlah anggaran. Karena pada dasarnya, pendidikan adalah interaksi antara guru-murid. Kualitas guru merupakan point penentu disini. Minimnya tenaga guru menjadi permasalahan akut disini. Oleh sebab itu, penulis mengusulkan diadakannya kerjasama antara sekolah dengan bimbel (bimbingan belajar) seperti Primagama.

Sebagai bimbel, primagama tergolong sukses. Bahkan Primagama memiliki cabang di kabupaten Sorong. Primagama bisa mengundang guru-guru (rata-rata fresh graduate dari kampus ternama) untuk mengajar di Sorong. Kenapa pemda tidak bisa. Kerjasama antara Primagama dan sekolah bisa meliputi upgrading kualitas guru, ataupun penyediaan tenaga pengajar. Pihak sekolah bisa melakukan jalinan kerjasama dengan Primagama untuk mengkontrak tenaga pengajar primagama untuk dipakai mengajar di Teminabuan.

Pada beberapa SMP dan SMA mereka sebenarnya memiliki fasilitas, tapi tidak mampu menggunakan. Mereka memiliki lab komputer, tapi tidak dapat mengoperasikan. Hal ini karena logika dari pemerintah pusat hanya MEMBERIKAN bantuan lalu meninggalkan, bukan melakukan edukasi. Pada akhirnya, akan sama seperti bantuan solar cell dari pemerintah pusat, berakhir menjadi meja makan. Fasilitas yang ada, seharusnya dapat dimaksimalkan dengan baik. Jika kedepannya pemerintah pusat ingin memberikan bantuan ke Papua, jangan selesai dengan menaruh bantuannya saja, tapi lakukan edukasi terlebih dahulu.

Arsitektur dan tata kota
Tata kota di Sorong Selatan masih setingkat diatas nomaden. Pemukiman masih sangat acak, dan belum memiliki suatu design tata kota yang teratur. Sehingga wajar jika masalah sampah dan sanitasi masih belum terjamin. Untuk permasalahan sampah, hingga saat ini Sorong Selatan belum memiliki TPA(tempat pembuangan akhir). Sepanjang jalan kita bisa melihat orang membuang sampah dengan sembarangan. Kendala terbesar dari pemda untuk membuat TPA ternyata hanya masalah amdal. Pemda belum mampu(ingin) melakukan analisis amdal untuk TPA

Untuk pembangunan rumah, tersedia bahan baku yang mencukupi. Potensi tanah gamping disini sangat besar. Membangun rumah dari bata gamping akan sangat menghemat biaya. Sangat disayangkan, disini kami belum menemui pabrik pembuatan gamping. Jika ada pabrik pembuatan gamping, maka pembangunan rumah akan jauh lebih hemat.
Pertanian
Sorong Selatan memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Salah satu distrik yang memiliki potensi pertanian yang besar adalah distrik moswaren. Tanah yang subur merupakan kelebihan distrik ini dibandingkan distrik-distrik yang lain. Selain itu, di Moswaren juga terdapat banyak aliran sungai, yang cukup untuk mengaliri sawah dan kebun. Moswaren juga sudah memiliki gapoktan dan KUD.

Ada 2 hal yang bisa dipakai untuk mengakselerasi perkembangan pertanian Moswaren. Pertama pengembangan pupuk kompos. Kedua pembangunan pasar induk. Saat ini, petani Moswaren masih sangat bergantung dengan pupuk urea, yang harus mereka beli dengan harga mahal. Penggunaan urea ini sebenarnya bisa digantikan dengan kompos. Moswaren memiliki bahan baku yang cukup untuk mengembangkan kompos. Mereka mempunyai hewan ternak, yang kotorannya bisa dipakai sebagai bahan baku kompos. Dengan dipakainya kompos, maka biaya produksi pertanian mereka bisa jauh menurun

Sangat disayangkan, daerah sesubur Moswaren tidak memiliki pasar tersendiri. Karena pada akhirnya, tiap-tiap petani harus membawa hasil panennya sendiri ke Teminabuan yang waktu tempuhnya 1,5 jam. Jika pemerintah bisa membangun pasar induk, petani bisa menjual hasil buminya disana. Lalu dari pasar induk tersebut, hasil bumi didistribusikan keseluruh wilayah Sorong Selatan.

Kehutanan
Permasalahan tanah ulayat marak terjadi di Papua. salah satu efek terbesarnya adalah kearah sector kehutanan di papua. Pemda papua tidak memiliki power yang cukup untuk melakukan pengaturan hutan di Papua karena terganjal hak ulayat. Sering terjadinya illegal logging disekitar tanah ulayat sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah, karena masyarakat adat hanya melakukan penebangan tanpa konservasi. Hal ini tentunya tidak baik untuk perkembangan sector kehutanan dan lingkungan di Papua kedepannya. Ada 2 solusi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama community logging, kedua agroforesty.

Community logging adalah pengelolaan hutan berbasis komunitas adat. Seperti yang sudah dibahas diatas, kepemilikan masyarakat adat sedemikian kuatnya. Hal ini memerlukan cara ekstra dari pemerintah untuk lebih bisa membaur dengan masyarakat adat dan melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Sistem community logging menempatkan posisi pemerintah lebih diametral dengan masyarakat adat, dimana pemerintah lebih memposisikan sebagai penasihat dalam hal logging. Pemerintah tidak bisa mencegah masyarakat adat untuk melakukan illegal logging ditanah ulayat mereka, tapi pemerintah bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat adat terkait penebangan dan konservasi. Sehingga, penebangan hutan dapat berjalan lebih teratur dan bertanggung jawab. Sistem community logging ini juga dapat meredakan konflik ditanah ulayat. Karena, hasil dari penebangan pohon akan dibagikan secara merata kepada para pemegang hak tanah ulayat.

Agroforesty adalah proses penanaman hasil pertanian didaerah yang baru saja dilakukan penebangan. Penanaman dilakukan agar daerah yang baru saja ditebang tidak kehilangan produktifitasnya. Dengan ditanamakan produk pertanian, maka pemilik lahan akan mendapat sumber pemasukan yang baru. Cara ini tidak mematikan konservasi hutan. Karena, disela-sela pengembangan tanaman pertanian, pohon-pohon tetap ditanamkan, dengan jarak tertentu. Sehingga, dari sisi ekologis tetap terjaga, dan dari sisi produktifitas lahan tetap terjaga.

Politik
Saat ini, di Papua, sedang marak terjadi pemekaran daerah. Setiap daerah mencoba melakukan pemekaran dengan berbagai alasan dan cara. April 2009 kemarin, distrik Meibrat memisahkan diri dari kabupaten Sorong Selatan, dan menjadi kabupaten baru. Ironisnya, hingga saat ini, kabupaten baru tersebut belum memiliki struktur pemerintahan yang jelas.

Pemekaran tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru. Faktor SDM harus menjadi perhatian utama, sebelum dilakukannya pemekaran. Untuk ukuran kabupaten yang sudah berusia 6 tahun, mereka masih belum memiliki SDM yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini terlihat dari rendahnya etos kerja dan kompetensi mereka. Masih banyak dinas yang memiliki kepala bidang yang tidak sesuai kompetensinya. Oleh sebab itu, pemekaran tidak bisa dilakukan sembarangan, mengingat SDM belum mumpuni

Permasalahan SDM aparatur pemerintah merupakan suatu permasalahan tersendiri yang cukup akut. Kinerja mereka secara keseluruhan sangat jauh dari harapan. Hanya sedikit  yang sudah memiliki kompetensi yang baik. Dinas-dinas disini terbiasa kerja hanya antara hari senin-kamis. Hari jumat jarang ada masuk kerja, ataupun jika masuk hanyak setengah hati. Karena mereka anggap hari jumat merupakan hari berlibur ke Sorong. Banyak dari pegawai yang sudah pergi berlibur, atau pulang menemui keluarganya di Sorong.

Optimalisasi penggunaan dana perimbangan pun jadi pertanyaan. Alih-alih untuk membantu daerah berkembang, dana perimbangan justru membuat daerah menjadi ketergantungan. Seharusnya, dana perimbangan dapat mengakselerasi pertumbahan fisik dan non-fisik setiap daerah. Tapi nyatanya, dana perimbangan daerah hanya dipakai untuk menjalankan proyek setengah hati dari pemda. Sudah saatnya, pemerintah pusat untuk turun langsung mengawasi penggunaan dana perimbangan daerah. Apabila daerah bersangkutan tidak bisa mengoptimalkan, lebih baik untuk tahun kedepannya jumlahnya dikurangi.

Ekonomi
Pada dasarnya, Sorong Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mereka memiliki gas alam, batubara, emas, kayu, lahan yang subur, ikan yang melimpah, dan banyak lagi. Sangat disayangkan, potensi ini menguap seiring ketidakmampuan pemerintah dan warga Sorong Selatan memaksimalkan potensi daerah mereka. Jika dilihat dari sudut pandang antropologi nya, warga Sorong Selatan menjadi malas memaksimalkan potensi daerah mereka karena mereka tidur diatas tumpukan emas. Makanan merekam melimpah, hasil bumi melimpah, sehingga mereka terlena akan hal tersebut. Pembangunan ekonomi bisa dilakukan apabila sudah ada keinginan kuat dari masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah mereka sendiri. Berikut, akan penulis paparkan beberapa poin-poin yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Sorong Selatan

Pasar
Pasar merupakan hal yang sangat esensi dalam pembangunan ekonomi. Seperti yang kita tahu, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, dan itu bisa terjadi tanpa perlu ada formalisasi tempat. Orang Papua, terbiasa menjual barang dagangannya denga menggelar seadanya ditanah. Menurut mereka, hasil bumi harus dijual dibumi pula. Banyak kita temui warga asli Papua berjualan dipinggir jalan, hanya bermodalkan terpal untuk menaruh dagangan mereka. Wajar apabila kita jarang menemui penduduka asli Papua berjualan di kios.

Ibukota Sorong Selatan, Teminabuan, memiliki satu pasar utama, yang disebut pasar Ampera. Pasar ini dikuasai oleh orang-orang bugis. Secara fisik, tidak ada yang bermasalah dipasar ini. Yang paling bermasalah justru dalam pembentukan harga, Pembentukan harga disini sangatlah brutal. Jika selama ini kita berpikir bahwa mahalnya harga karena distribusinya sulit, ternyata hal tersebut kurang tepat. Padagang-pedagang di Sorong Selatan seringkali mengambil margin keuntungan yang terlalu tinggi, bahkan cenderung sembarangan dalam menentukan harga. Bayangkan, harga minuman soda kaleng dan teh kotak dipukul rata, seharga Rp.6000,-. Pemerintah Sorong Selatan sama sekali tidak bisa mengintervensi pembentukan harga disini. Pada akhirnya pemerintah hanya bisa memastikan bahwa pasokan barang tetap terjamin.

Daerah-daerah distrik terpencil pun hingga saat ini banyak yang belum memiliki pasar. Sebagai contohnya, ditrik Moswaren. Moswaren merupakan sentra pertanian di Sorong Selatan. Distrik ini pemasok beras, sagu, sayur-sayuran dan buah-buahan untuk seluruh Sorong Selatan. Sudah sepatutnya bagi sebuah sentra bahan pokok memiliki pasar. Ironisnya, mereka justru tidak memiliki pasar. Para petani tersebut biasa menjual hasil buminya di pasar Ampera Sorong, yang berarti mereka harus menempuh perjalanan 1,5 jam terlebih dahulu. Alangkah baiknya, jika pemerintah mulai membangun sebuah pasar induk disini, memfasilitasi dengan truk pengangkut. Sehingga hasil pertanian moswaren dapat didistribusikan dengan efisien keseluruh Sorong Selatan.

Koperasi
Sorong Selatan memiliki 115 koperasi, yang tersebar di 14 distrik. Mayoritas koperasi tersebut merupakan koperasi konsumsi atau mereka menyebutnya koperasi dagang. Menurut pengakuan kepala bagian koperasi desperindagkop, dari 115 koperasi yang terdaftar, sebagian besar hanya papan nama saja, tapi usaha nya tidak berjalan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang mendirikan koperasi agar mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga, ada pihak-pihak yang membawa kabur dana subsidi pemerintah tersebut setelah mendapatkannya. Permasalahan ini merambat hingga banyak koperasi yang tidak memenuhi kelengkapannya sebagai koperasi, seperti tidak memiliki struktur koperasi yang jelas, pembagian SHU, simpanan wajib, simpanan pokok, dan lainnya. Banyak masyarakat yang mengklaim usaha pribadinya sebagai koperasi, sehingga mereka mendapat dana bantuan pemerintah.

Salah satu permasalahan koperasi yang banyak dikeluhkan oleh para pembina koperasi adalah mahalnya biaya pemasaran, produksi, dan kecilnya daya beli. Permasalahan ini yang membuat mereka pesimis dengan perkembangan koperasi. Salah satu pembina dari daerah moswaren mengatakan bahwa biaya pemasaran disana sangatlah mahal, karena daerahnya cukup terpencil. Pendapat-pendapat tersebut merupakan kesalahan mendasar dalam logika pembentukan koperasi. Para pembina koperasi salah membedakan antara koperasi dengan UKM. Koperasi diposisikan seperti UKM pada umumnya, sehingga menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Harus ada perubahan paradigma disini. Koperasi dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan, bukan menambah masalah. Ketika ada permasalahan biaya produksi, maka para UKM membentuk koperasi untuk mengurangi biaya produksi mereka. Ketika ada permasalahan biaya pemasaran, maka para UKM yang ada bisa membentuk koperasi untuk melakukan pemasaran secara bersama. Logika mendasar seperti ini yang kurang tertanam pada pembina koperasi di Sorong Selatan.
Pada hakikatnya, koperasi adalah bentuk kerjasama masyarakat dalam menyelesaikan tantangan ekonomi yang ada. Koperasi mengandung nilai-nilai kerjasama dan kekeluargaan dalam penjalanannya. Karena itulah, koperasi ditempat sebagai soko guru ekonomi bangsa. Koperasi merupakan sarana ampuh untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelas bawah. Dengan koperasi, masyarakat kelas bawah dapat bekerjasama, menyatukan kekuatan untuk mengahadapi persaingan ditingkat yang lebih tinggi.

Pendidikan di Teminabuan kurang begitu bagus

Posted by : Warnet ChaDos-Net 0 Comments
Papua Barat telah berdiri sendirian dalam perjuangan mereka untuk kemerdekaan sejak Indonesia mulai kolonisasi pada tahun 1961
3, kata sebuah pernyataan oleh kelompok masyarakat sipil baru yang mendukung Papua Barat penentuan nasib sendiri pada malam Morning Star hari pengibaran bendera.

"Kondisi HAM semakin parah, perampasan tanah merajalela, dan telah ada lebih dari 4700 penangkapan tidak sah dari orang Papua Barat pada tahun 2016 saja," kata pernyataan itu.

"Kami, rakyat Indonesia bersatu di bawah Front Rakyat Indonesia Papua untuk review Barat '(depan Rakyat Indonesia untuk Papua Barat), akan mendeklarasikan dukungan kami untuk Papua Barat mencari hak mereka untuk menentukan nasib sendiri."

penulis Australia Jason MacLeod, yang menulis buku Merdeka baru-baru ini dan Bintang Fajar tentang perlawanan sipil, menjelaskan perkembangan baru ini sebagai "yang paling luar biasa press release" ia telah melihat muncul dari gerakan solidaritas Indonesia selama beberapa tahun.

"Pengelompokan baru ini telah perlahan-lahan membangun untuk beberapa waktu. Sekarang mereka mengungkapkan dukungan penuh mereka untuk West Papua untuk menentukan masa depan mereka sendiri, bahkan jika itu berarti memisahkan dari Indonesia, 

"kata MacLeod.
"Sangat jelas. Begitu berani. Ada setiap kesempatan negara akan turun keras pada orang-orang ini. Dan masih mereka siap untuk itu.
"Mereka menunjukkan beberapa yang terbaik dari Indonesia."
Pada website depan ini, pernyataan berikut telah diterbitkan dalam Bahasa.
Rakyat Indonesia Front Barat Deklarasi Papua - November 29, 2016
Salam dari Pembebasan Nasional Papua Barat!
Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea MUFA, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wa ... wa ... wa ... wa ... wa ... wa..wa..wa..wa..wa!

"Kemerdekaan adalah benar-benar hak segala bangsa dan dengan demikian kolonialisme di dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan."
Beginilah firman Pembukaan Konstitusi Indonesia 1945. Namun dalam kenyataannya, Papua Barat menunjukkan sebaliknya. Orang-orang Papua Barat telah mengalami penjajahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun orang-orang Indonesia yang mata pelajaran dengan penjajahan Belanda, fasisme Jepang dan supremasi kulit putih, memori penindasan masa lalu tidak mampu mengubah pemerintah Indonesia untuk menjadi lebih manusiawi. Manipulasi sejarah, diskriminasi, penyiksaan, pemenjaraan, dan pemusnahan - semua telah dilakukan secara sistematis selama lebih dari 50 tahun.
Apa yang terjadi di Papua?

Mayoritas orang Indonesia percaya bahwa Papua Barat adalah Indonesia. Itu tidak benar! Papua Barat tidak Indonesia. Tidak ada kebahagiaan bagi orang Papua Barat selama mereka menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini tidak mungkin untuk Papua Barat untuk hidup normal jika manipulasi dan kebohongan sejarah bertahan, diskriminasi rasial telah membudaya dalam setiap aspek kehidupan, genosida terus secara sistematis, dan pemerasan kekayaan alam menghancurkan kehidupan dan budaya Barat Papua.

1. Manipulasi dan penipuan sejarah
Pada tanggal 27 Desember 1949 ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, Papua Barat adalah wilayah non-pemerintahan sebagai PBB dan Belanda, yang kemudian administrator kolonial, diakui.
Barat Papua mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember 1961. Saat itu orang Papua Barat didirikan parlemen nasional dari New Guinea. Pemerintah Soekarno, bagaimanapun, tidak mengakui deklarasi dan diklaim sebagai bangsa boneka oleh tangan Belanda. Oleh karena itu, Soekarno meluncurkan pencaplokannya atas Papua Barat melalui Trikora (tiga perintah orang ') Program.

Pada tahun 1963, ketika Indonesia mengambil alih administrasi Papua Barat, wilayah tetap berada di bawah status koloni non-pemerintahan sendiri, yang berhak menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional. Berdasarkan Perjanjian 1962 New York, Indonesia diakui situasi ini dan dengan demikian menegaskan fakta bahwa Indonesia tidak memiliki hak hukum atas Papua. Kehadiran Indonesia di Papua Barat adalah pemerintahan kolonial yang bisa terus hanya jika orang Papua Barat telah memilih untuk integrasi sesuai dengan standar internasional.

Satu-satunya pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat melalui PEPERA tahun 1969 adalah tidak sah. Itu tidak valid karena hanya 1.022 orang (4 orang tidak mengambil bagian) terlibat dalam plebisit, yang kurang dari 0,2 persen dari penduduk Papua. Selain itu, mereka telah diletakkan di bawah tekanan untuk menyatakan persetujuan mereka untuk berintegrasi dengan Indonesia.
Sejak aneksasi itu tidak sah, Papua Barat tidak pernah menjadi sah bagian dari Indonesia. Ini tetap menjadi wilayah non-pemerintahan sendiri di bawah pemerintahan kolonial Indonesia.

2. Diskriminasi rasial
Orang-orang Papua Barat telah mengalami diskriminasi rasial dalam dan di luar Papua seperti mahasiswa Papua di Manado dan baru-baru ini di asrama mahasiswa Papua 'di Kamasan, Yogyakarta. Mereka juga mengalami diskriminasi rasial di sektor kerja, pemerintah dan bisnis.

Sikap rasis terhadap orang Papua Barat sudah diungkapkan oleh Ali Moertopo pada tahun 1966 jauh sebelum PEPERA itu. "Indonesia tidak perlu Papua. Indonesia hanya membutuhkan tanah dan sumber daya alam Papua. Jika orang Papua ingin merdeka, pergi ke depan untuk menemukan sebuah pulau baru di suatu tempat di Pasifik atau meminta Amerika untuk memberi mereka ruang di bulan bagi mereka untuk hidup. "
Ketika seorang pejabat senior Indonesia membuat pernyataan rasis, pernyataan tersebut akan dilaksanakan oleh para pejabat tingkat rendah. Inilah yang terjadi pada Obby Kogoya, seorang mahasiswa Papua yang sedang belajar di Yogyakarta, ketika polisi Indonesia menginjak dia di kepalanya saat memanggilnya 'kera'.

3. Slow motion genosida
Selama lebih dari 53 tahun, lebih dari 500.000 orang Papua telah dilaksanakan. Ini dimulai selama Trikora dan berlanjut dengan pemberantasan gerakan Fery Awom di tahun 1967.
Di dataran tinggi Agimuga, tentara Indonesia menembak di Papua secara acak dan menjatuhkan bom pada tahun 1977 karena orang-orang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Lokasi itu kemudian diblokir dan terisolasi dari setiap kontak dengan orang luar yang menyebabkan kelaparan kepada orang-orang. Ribuan orang meninggal karena kelaparan.

Demikian pula, pembunuhan di luar hukum terus di Enarotali, Obano, Moanemani, Wamena, Waropko dan Mindiptana yang menyebabkan sekitar 10.000 pengungsi menyeberangi perbatasan ke Papua Nugini antara 1977-1978 hingga awal 1980-an.
 Artis dan aktivis Arnold C. Ap yang dipromosikan budaya Papua ditangkap pada tahun 1984 oleh Kopassandha. Mayatnya ditemukan di semak-semak di dekatnya Jayapura.
Papua dinyatakan di bawah darurat militer pada tahun 1978 yang berlangsung hingga 5 Oktober 1998. Status menyebabkan pembunuhan sistematis dan migrasi paksa Papua Barat ke Papua Nugini.

Berikut Kongres Papua ke-2 tahun 2000, pembunuhan pemimpin Papua oleh aparat negara Indonesia terus. Theys Eluay, misalnya, diculik dan tubuhnya terlempar di semak-semak di dekatnya Jayapura. Kelly Kwalik dibunuh di Timika meskipun ia tidak bersenjata. Petrus Ayamiseba tewas di Timika selama pemogokan pekerja Freeport di 2011. Mako Tabuni, pemimpin KNPB, ditembak mati oleh polisi Indonesia setelah dibingkai untuk meninggalkan sekretariat KNPB. Robert Jitmau yang mengkritik Jokowi karena tidak memenuhi janjinya dalam membangun pasar untuk perempuan Papua di Jayapura tertabrak mobil sampai ia meninggal. Pembunuhan itu sedang menyamar di hit dan menjalankan kecelakaan dan bunuh diri.
Hasil genosida gerak lambat adalah pengurangan populasi penduduk asli Papua untuk 48,7 persen dari total penduduk Papua Barat.

4. penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan pemenjaraan
Selama periode 2016, lebih dari 4000 orang Papua secara sewenang-wenang. Pada tahun 1998, Dr Thomas Wanggai, pendiri Papua Kemerdekaan 14 Bintang meninggal di penjara Cipinang. Puluhan tahanan politik Papua dipenjara dalam kondisi mengerikan. Filep Karma, yang dipenjara selama lebih dari belasan tahun, bersaksi, "Saya dipukul, disiksa dan ditelanjangi".

Otoritas negara Indonesia juga melakukan penyiksaan dan pemerkosaan terhadap orang Papua. Sebelum korban tewas, seperti Yawan Wayeni, perutnya celah sehingga usus yang meledak. Pemimpin KNPB Sorong tewas dan mayatnya dibungkus ke dalam karung goni dan dibuang ke laut. Sejumlah penelitian akademik telah mengungkapkan bahwa lebih dari 431 kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota militer dan polisi Indonesia.

5. Pemerasan kekayaan alam
Dari sudut ekonomi pandang, pemerasan kekayaan alam Papua sangat besar. Misalnya hutan Wasior telah dimanfaatkan secara ilegal oleh militer dan sejumlah perusahaan penebangan kayu sehingga tanah adat dari penduduk setempat telah disita. Keluhan dari penduduk setempat bertemu dengan penembakan oleh polisi yang menewaskan enam orang. Tragedi Wasior terjadi selama April-Oktober 2001.
Hal ini juga mencakup Freeport Indonesia yang saham terbesar berada di bawah kepemilikan Freeport McMoran yang berbasis di AS sejak 1960-an. The tambang emas dan tembaga telah berkontribusi melalui pembayaran pajak mereka antara Rp 700-800 juta per tahun dan bahkan USD 1 miliar. Mari berbagai kelompok etnis saja dari Papua yang kehilangan tanah mereka karena proyek MIFEE, seperti Mahuze klan di Merauke.
Papua Barat adalah bangsa
Dalam perjalanan sejarah tahun 1961, 1963, 1969 dan pasca PEPERA ini penindasan, kita harus mengakui: pertama, kehadiran Indonesia di Papua adalah ilegal; kedua, penjajahan telah terjadi dalam 50 tahun terakhir; ketiga, Papua Barat adalah sebuah bangsa.

Sebuah bangsa didasari oleh masyarakat yang stabil yang saham bahasa umum, wilayah, mata pencaharian, perubahan psikologis dan diwujudkan dalam budaya umum.

Penipuan dan manipulasi sejarah, diskriminasi, penjara, pemusnahan dan genosida serta lip service Otonomi Khusus tidak akan menghalangi perjuangan dan komitmen untuk kemerdekaan Papua Barat. Sebaliknya, orang Papua Barat bersatu dan kekuatan politik mereka terwakili dalam Gerakan United Liberation untuk Papua Barat (ULMWP).

Pengalaman penindasan dan perjuangan yang telah diwujudkan dalam bentuk ULMWP menunjukkan bahwa Papua Barat adalah sebuah bangsa.

Ini adalah kemunafikan jika kita atau Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembebasan Palestina tapi tetap diam untuk kolonisasi yang sedang berlangsung di dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain untuk menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian dari Indonesia baik hukum internasional dan argumen politik.

Mengapa penting untuk berada di solidaritas dengan Papua Barat?
Pertama, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih indah jika setiap bangsa tidak hidup di bawah penjajahan dan bisa bekerja sama dalam cara yang demokratis, adil dan setara.

Kedua, apa yang kita lihat di Papua Barat adalah penindasan sistematis dan tidak manusiawi. Ketika kita berbicara tentang kemanusiaan tapi biarkan kolonisasi berlanjut di Papua, kita benar-benar mempromosikan kekejaman.

Ketiga, solidaritas kami dengan Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah bagian dari demokratisasi masyarakat Indonesia yang berjuang untuk kesadaran kemanusiaan yang beradab rakyat dan bangsa Indonesia.

Keempat, solidaritas kami dengan Papua Barat untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah bagian dari perjuangan melawan imperialisme dan internasional perusahaan-perusahaan yang mendukung kolonisasi Indonesia atas Papua Barat.

Kelima, solidaritas kami adalah bagian dari perjuangan melawan rasisme terhadap siapa pun, termasuk bangsa Papua Barat.

Keenam, tidak ada cara lain untuk mengakhiri praktik penjajahan dan militerisme di Papua Barat daripada mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri.

Ketujuh, tidak ada cara lain untuk mengakhiri lambat genosida gerak di Papua Barat daripada mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri.

Apa yang harus dipromosikan?
Dengan mempertimbangkan realitas Papua Barat, kami percaya bahwa cara untuk membebaskan Papua Barat adalah sebagai berikut:
6. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk membangun solidaritas dengan perjuangan untuk hak untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat.

7. Kami mendorong orang-orang Indonesia yang tinggal di Papua Barat untuk mendukung perjuangan Papua Barat dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

8. Kami menentang politik rasial disahkan oleh negara Indonesia dan militer Indonesia dan polisi secara sistematis terhadap orang Papua Barat.

9. pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, pelayanan kesehatan gratis, dan transportasi murah dan massal harus disediakan untuk Papua Barat.

Akhirnya, marilah kita, masyarakat Indonesia, Papua Barat dan dunia, bersatu untuk mengakhiri manipulasi sejarah dan penderitaan di Papua Barat.

Hidup bangsa Papua Barat!

Hidup orang Papua Barat!

Jakarta, 29 November 2016

Surya Anta
Juru Bicara dari FRI-Papua Barat

Rakyat Indonesia Front untuk Papua Barat (depan Rakyat Indonesia untuk review Papua Barat - FRI-West Papua) terdiri dari Partai Pembebasan Rakyat (PPR), Pusat Indonesian Rakyat Perjuangan (PPRI), Mahasiswa Perjuangan Pusat Pembebasan Nasional ( Pembebasan), Kebudayaan Masyarakat Union (SeBUMI) Indonesia, Sosialis Lingkar Studi (LSS) dan Asosiasi Net Solidaritas. Situs web mereka.

Diterjemahkan dari Bahasa dan diedarkan oleh APSN.
http://asiapacificreport.nz/2016/12/01/west-papua-human-rights-violations-worse-says-new-civil-group/

Papua Barat telah berdiri sendirian dalam perjuangan mereka

Posted by : Warnet ChaDos-Net
Rabu, 30 November 2016
0 Comments

Entri Populer

- Copyright © WARNET CHADOS-NET - chados sangkek Templates - Powered by Chados sangkek - Designed by chados sangkek -